Tuan Guru
Menghidupkan Kembali Sosok Tuan Guru Yang Ditiru dan Digugu

Perjuangan Melalui Volksraad | Tuan Guru

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa hanya organisasi yang menganut asas kooperasi yang bebas dari tindakan keras pemerintah kolonial. Hal ini diinsyafi oleh kaum pergerakan untuk mengubah strategi perjuangan. Dalam dasawarsa tigapuluhan hanya organisasi yang kooperatif dan mempunyai wakil-wakil di volksraad yang masih tetap bebas melakukan aktivitas politik. Dan volksraad sebagai dewan rakyat yang didirikan tahun 1918 ini menjadi wadah bagi pemimpin organisasi untuk menyalurkan aspirasi perjuangan tanpa takut adanya penangkapan dan pembuangan seperti yang diberlakukan pada kaum pergerakan yang radikal. Ini tidak berarti bahwa di luar volksraad tidak ada aksi perjuangan. Organisasi pergerakan tetap giat melakukan akitivitas di berbagai bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti mendirikan Rukun Tani, Rukun Pelayaran, mengusahakan bank, koperasi dan sebagainya.

Walaupun volksraad tidak mempunyai kekuasaan legislatif dan wewenangnya hanya terbatas memberi advis, sehingga tidak pernah memuaskan harapan rakyat Indonesia, namun volksraad merupakan satu-satunya tempat yang aman untuk mencurahkan kecaman terhadap pemerintah Hindia Belanda. Untuk itu organisasi pergerakan kooperatif telah membentuk suatu kesatuan aksi di volksraad yang disebut Fraksi Nasional. Fraksi ini didirikan pada tanggal 27 Januari 1930 berdasarkan ide Muhammad Husni Thamrin, ketua Perkumpulan Betawi. Pendiriannya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yakni:

  1. Sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap gerakan politik di luar volksraad, terutama terhadap PNI.
  2. Anggapan dan perlakuan yang sama oleh pemerintah terhadap semua gerakan nasional baik non maupun ko-operasi. Terutama dalam peristiwa penggeledahan tokoh-tokoh PNI yang juga dilakukan terhadap anggota-anggota perkumpulan yang bersifat modern dan bersifat ko-operasi.
  3. Didirikannya Vaderlandsche Club (VC) tahun 1929 sebagai protes terhadap ethisch beleid Gubernur Jenderal de Graef. Zentgraaf pendiri VC berpendapat bahwa kehidupan nasional Belanda yang kuat akan merupakan alat untuk menghadapi tuntutan-tuntutan gila dari Nasionalisme Timur.1)

Adapun susunan pengurus Fraksi Nasional di Dewan Rakyat adalah sebagai berikut:

1.   Ketua             :   Muhammad Husni Thamrin 2.   Wakil Ketua    :   Kusumo Utoyo 3.   Anggota          :   Dwidjosewojo 4.   Anggota          :   Datuk Kajo 5.   Anggota          :   Muchtar Prabu Negara 6.   Anggota          :   Cut Nya’ Arief 7.   Anggota          :   Suangkopon 8.   Anggota          :   Pangeran Ali 9.   Anggota          :   Suradi

10. Anggota          :   Suroso.2)

Pembentukan Fraksi Nasional ini mencerminkan keinginan dan usaha pemimpin perjuangan dalam menghidari perpecahan antar golongan yang akan melemahkan perjuangan mencapai kemerdekaan. Dalam sebuah pidatonya di volksraad, Husni Thamrin mengemukakan tujuan Fraksi Nasional sebagai berikut:

Tujuan Fraksi Nasional ialah menuntut kemerdekaan Indonesia, oleh karena kami yakin hanya dengan kemerdekaan dapat mencapai masyarakat Indonesia yang sempurna … Fraksi Nasional berpendirian bahwa segala yang menghalangi tujuan kemerdekaan akan bertentangan dengan kami. Kita akan bekerja sama dengan golongan-golongan yang mempunyai tujuan yang sama dengan Fraksi Nasional, terutama golongan bangsa Indonesia. Begitupun dengan golongan-golongan lain, misalnya Indo-Eropah, Indo-Tionghoa dan Indo-Arab kita akan bekerja sama apabila mempunyai tujuan yang sama.3)

Pidato Thamrin ini menunjukkan keinginan untuk mencapai kemerdekaan melalui persatuan dan kesatuan yang universal setiap golongan yang mempunyai cita-cita yang sama. Meskipun pergerakan nasional Indonesia pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama, yakni kemerdekaan Indonesia, namun jalan yang ditempuh berbeda-beda. Ada yang menginginkan kemerdekaan secara berangsur-angsur dari tangan Belanda, adapula yang menginginkan secepatnya tanpa ikatan apapun dengan Belanda. Hal ini dapat terlihat apabila ditelusuri berbagai golongan yang berjuang di volksraad, yaitu:

  1. Golongan Kanan :  Mandagie, Sukawati, dan Rehatta
  2. Golongan Moderat :  Herman Kartowisastro, Hudoyo, Ali Musa
  3. Golongan Kiri :  Wiranata Kusuma, Sutarjo Kartohadikusumo, Danusugondo, Prawoto Gondosubroto, Bustam, Ratulangi
  4. Golongan Kiri Radikal :  Muhammad Husni Thamrin, Otto Iskandardinata, Raden Panji Suroso, Sukarjo Wiryopranoto, Suangkopon, Muhammad Nur, Yahya.4)

Terbaginya wakil-wakil Indonesia dalam golongan-golongan ini mengakibatkan berkurangnya kekompakan mereka dan hal ini jelas tidak menguntungkan perjuangan. Sikap ini nampak ketika menghadapi Petisi Sutarjo. Sutarjo Kartohadikusumo, ketua Persatuan Pegawai Bestuur Bumiputera (PPBB) mengajukan suatu petisi di dalam sidang volksraad pada bulan Juli 1936. Petisi ini mengacu pada pasal 1 Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda yang berbunyi bahwa Kerajaan Nederland meliputi wilayah Nederland, Hindia Belanda, Suriname, dan Curacao. Adapun isinya adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda untuk menyusun rencana yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 UUD Kerajaan Belanda. Pelaksanaannya akan dijalankan secara berangsur-angsur dalam waktu sepuluh tahun atau dalam waktu yang akan ditetapkan oleh sidang permusyawaratan itu.

Perubahan-perubahan yang dimaksud dalam Petisi Sutarjo tersebut, secara garis besarnya adalah:

  1. Pulau Jawa dijadikan propinsi, sedangkan daerah-daerah di luar pulau Jawa dijadikan kelompok-kelompok daerah yang bersifat otonom dan berdasarkan demokrasi
  2. Sifat dualisme dalam pemerintahan daerah dihapus
  3. Gubernur Jenderal diangkat oleh Raja dan mempunyai hak kekebalan
  4. Direktur Departemen mempunyai tanggung jawab
  5. Volksraad dijadikan parlemen yang sesungguhnya
  6. Raad van Indie, anggota-anggota biasa dan seorang Wakil Presiden diangkat Raja, di samping itu Ketua dan Wakil Ketua volksraad sebagai anggota mempunyai hak suara
  7. Dibentuknya Dewan Kerajaan sebagai badan tertinggi antara negeri Belanda dan yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil ketua daerah dengan satu pimpinan yang diangkat salah seorang dari ketua parlemen
  8. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahiran, asal-usul, dan cita-citanya.5)

Petisi Sutarjo ini didukung oleh beberapa orang yang dapat dikatakan mewakili kepentingan golongan suku bangsa dan agama yang ada di Indonesia, yaitu Ratulangi (Sulawesi/Kristen), I.J. Kasino (Jawa/Khatolik), Datuk Tumenggung (Sumatera/Islam), Kwo Tat Tiong (Cina/Budha/Konfusius) dan Alatas (Arab/Islam).

Menghadapi Petisi Sutarjo tersebut, wakil Indonesia di volksraad terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Suroso, yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia sudah cukup matang dan sudah sepantasnya diberikan hak-hak yang lebih luas. Kelompok kedua ialah kelompok Sukarjo Wirjopranoto yang berpendapat bahwa Petisi Sutarjo tidak ada gunanya, bahkan dapat melemahkan dan mematikan cita-cita Indonesia merdeka. Oleh sebab itu dalam tulisannya di majalah Suara Parindra dengan judul “Perjuangan Mendapatkan Hak Politik” (Desember 1938), ia berkesimpulan bahwa:

  1. Tujuan Petisi Sutarjo tidak dapat ditunjang.
  2. Perlu mengadakan suatu konperensi antara utusan-utusan rakyat Indonesia dan rakyat negeri Belanda.
  3. Utusan-utusan Indonesia dalam konperensi tersebut harus mencapai tujuan-tujuan yang selaras dengan tujuan-tujuan rakyat Indonesia, yakni Indonesia Merdeka.
  4. Untuk mencapai tujuan Indonesia Mulia itu, sebagai langkah pertama rakyat Indonesia bersama-sama, menetapkan asas kehidupan kenegaraan kita.
  5. Pergerakan rakyat Indonesia harus dapat merubah status quo, yakni melepaskan Hindia Belanda dari kerajaan Belanda, dan berdiri sebagai negara merdeka tanpa ikatan apapun dengan Kerajaan Belanda.6)

Akhirnya Petisi yang diaukan atas nama volksraad itu ditolak oleh Ratu Belanda yang kemudian disampaikan dalam sidang volksraad tanggal 29 Nopember 1938. Alasan-alasan penolakannya adalah:

(1) berdasarkan tingkat perkembangan politik di Indonesia petisi sangat prematur dalam hubungan itu; (2) dipersoalkan bagaimana kedudukan minoritas di dalam struktur politik baru itu; (3) siapakah yang akan memegang kekuasaan nanti; (4) tuntutan ekonomi dipandang sebagai hal yang tidak wajar alamiah, karena pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik belum memadai.7)

Alasan Belanda yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia belum cukup matang untuk memerintah sendiri mencerminkan bahwa Belanda tidak menghendaki perubahan status quo yang dianggap berbahaya, sementara itu di Indonesia masih terlalu berharga untuk dilepaskan begitu saja. Ketidakkompakan kaum pergerakan menghdapi Petisi Sutarjo juga dijadikan Belanda sebagai dasar untuk mengabaikan tuntutan tersebut.

Pada bulan September 1939 Perang Dunia II pecah di Eropa. Dalam pernyataannya pada tanggal 19 September, GAPI menyerukan agar dalam keadaan penuh bahaya ini dapat dibina suatu hubungan kerja sama yang baik antara Belanda dengan Indonesia. Diharapkan agar Belanda memerhatikan aspirasi rakyat Indonesia untuk membentuk pemerintahan sendiri dengan memberikan suatu parlemen sesungguhnya. Sebagai imbalannya, GAPI akan menyerukan kepada rakyat untuk menyokong Belanda sekuat mungkin.

Tuntutan GAPI tersebut dikenal dengan aksi “Indonesia Berparlemen” ditanggapi secara dingin oleh Belanda dan nampaknya tida ada keinginan Belanda untuk mengadakan perubahan ketatanegaraan hingga perang berakhir. Sikap ini sangat mengecewakan kaum pergerakan. Hingga ketika Belanda bermaksud memperkuat armada lautnya (Rencana Pembikinan Slagkruisers) dan diajukan dalam sidang volksraad, mendapat reaksi keras dari para pemimpin Indonesia di volksraad. M.H. Thamrin, Suangkopon, dan Oto Iskandar Dinata mengajukan mosi yang pada prinsipnya menghendaki:

  1. secepatnya harus diadakan peruabahan dalam kedudukan rakyat Indonesia, dalam arti pemerintahan, perekonomian, dan kecerdasan pikiran, sehingga ia dapat memperoleh hak yang luas dalam segala urusan negeri.
  2. bahwa perubahan tersebut di atas, haruslah telah terbukti ketika menyiapkan armada yang diusulkan itu.8)

Selain tuntutan dalan bidang ketatanegaraan seperti yang diajukan oleh Sutarjo, Wiwoho,9) dan GAPI, adapula upaya dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pada tanggal 17 Agustus 1939, Husni Thamrin bersama rekan-rekannya di volksraad mengajukan suatu mosi yang menyangkut pengadaan pendidikan sastra di Indonesia. Mosi tersebut mengharapkan agar selambat-lambatnya tahun 1940, sebuah Fakultas Sastra sudah dapat didirikan.10) Mosi ini disetujui dengan perbandingan suara 29 lawan 17 suara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa M.H. Thamrin adalah perintis lahirnya pendidikan tinggi di bidang sastra.

Sementara itu aksi “Indonesia Berparlemen” tetap dilanjutkan oleh GAPI. Di lain pihak, Belanda tetap pada anggapannya bahwa bangsa Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri. Mereka menyebut tuntutan GAPI hanyalah aksi dari sekelompok kecil kaum terpelajar Indonesia yang merasa sudah cukup mampu untuk memegang tanggung jawab pemerintahan.11)

Pendirian Belanda yang tidak dapat diubah dalam menghadapi perkembangan-perkembangan ini membuat kaum pergerakan semakin kecewa dan mereka mulai sadar bahwa pihak Belanda tidak akan pernah memenuhi keinginan-keinginan bangsa Indonesia. Ketika Belanda diduduki oleh Jerman dalam bulan Mei 1940 kemudian disusul oleh ancaman perang di selatan dengan Jepang, maka pemerintah merasa perlu memperkuat pertahanan guna menghadapi ekspansi Jepang. Keinginan untuk mengadakan Miisi Hindia (Indische Militie) disampaikan di volksraad tahun 1941. Tetapi tanggapan rakyat terhadap Belanda sudah sangat dingin. GAPI dan PSII mengirim protes kepada Ratu Belanda untuk membekukan usul tersebut.12) Di dalam volksraad, Husni Thamrin, Oto Iskandar Dinata, Sukarjo Wiryopranoto juga gencar menyerang rencana tersebut.

Diterima Milisi Hindia oleh volksraad pada tanggal 11 Juli 1941 menyebabkan kepercayaan kaum pergerakan dan rakyat umumnya terhadap volksraad semakin hilang.

Dengan demikian perjuangan kaum pergerakan di volksraad hanya berhasil mewujudkan mosi Thamrin tentang pengadaan pendidikan tinggi dalam bidang sastra. Meskipun tidak berhasil mencapai cita-cita Indonesia merdeka, namun telah tertanam suatu tekad dan kepercayaan, bahwa kemerdekaan tidak mungkin dicapai melalui kerja sama dengan Belanda, tetapi harus diuapayakan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Hal ini dapat dilihat dari sikap kaum pergerakan menjelang kedatangan Jepang.

Daftar Referensi:
1)   Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1990. Sejarah Nasional 
      Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 217
2)   Sutrisno Kutojo dan Mardanas Safwan. nd. M.H. Thamrin Riwayat Hidup dan Perjuangannya.       Bandung: Angkasa, hal. 27 3)   Ibid., hal. 29-30

4)   Ktut Sudiri Panyarikan. 1992. Sukarjo Wiryopranoto. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan

      Dokumentasi Sejarah Nasional, hal. 19

5)   Dra. Sutjiatiningsih. 1983. Oto Iskandar Dinata. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan

      Dokumentasi Sejarah Nasional, hal. 37 6)   Ktut Sudiri Panyarikan, op.cit., hal. 20-21

7)   Sartono Kartodirdjo. 1990. Sejarah Pergerakan Nasional. Jakarta: Gramedia, hal. 183

8)   Dra. Sutjiatiningsih, op.cit., hal. 43 9)   Mosi Wiwoho sebenarnya merupakan pengungkapan kembali Petisi Sutarjo dan mosi-mosi       dari tahun 1918, yakni antara lain pengembangan volksraad menjadi lembaga demokratis       yang bulat, pertanggungjawaban kepala-kepala departemen kepada volksraad, dan       perubahan ketatanegaraan dengan membentuk suatu Dewan Kerajaan. Pengusul juga       menganjurkan pembentukan suatu panitia untuk meneliti situasi politik di Hindia Belanda.       Lihat Sartono Kartodirdjo, op.cit., hal. 193

10) Anhar Gonggong. 1992. Pahlawan Nasional Muhammad Husni Thamrin. Jakarta:

      Balai Pustaka, hal. 42 11) Ibid., hal. 44

12) Sartono Kartodirdjo, op.cit., hal. 195

Artikel Terkait dengan Sejarah
•  Pengaruh Sumpah Pemuda terhadap Pergerakan Nasional Indonesia
•  Sejarah Singkat Sumpah Pemuda
•  Proses Terbentuknya PPKI
•  Pengertian Renaissance
•  Proses Rasionalisasi dan Reorganisasi Angkatan Perang RI
•  Latar Belakang Rasionalisasi dan Reorganisasi Angkatan Perang RI
•  Akibat Praktek Kolonial Daendels dan Raffles
•  Praktek Kolonial Daendels dan Raffles
•  Als ik eens Nederlander was (Andaikata Aku Seorang Belanda)
•  Dampak Positif dan Negatif Pendudukan Jepang di Indonesia
•  Peranan KTN dalam Penyelesaian Sengketa Indonesia Belanda
•  Alasan RI Menerima Persetujuan Linggarjati
•  Latar Belakang Persetujuan Linggarjati
•  Sejarah Singkat Istana Kepresidenan Bogor
•  Lahirnya Demokrasi Terpimpin
•  Sejarah Singkat Perguruan Taman Siswa
•  Perkembangan Pers di Indonesia Hingga Terbentuknya Pers Nasional
•  Peranan Pers dalam Pergerakan Nasional Indonesia
•  Perjuangan Melalui Volksraad
•  Sifat dan Strategi Perjuangan Organisasi Pergerakan Nasional pada Periode Bertahan