Tuan Guru
Menghidupkan Kembali Sosok Tuan Guru Yang Ditiru dan Digugu

Periode Radikal Pergerakan Nasional Indonesia | Tuan Guru

Periode radikal merupakan puncak perjuangan pergerakan nasional. Pada periode ini pergerakan nasional dengan tegas mengajukan tuntutannya, yakni Indonesia merdeka dan menolak kerjasama dengan pemerintah kolonial. Mereka beranggapan bahwa dalam upaya melawan imperialisme Belanda, tidak ada alternatif lain, kecuali bergantung pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Sistem kolonial harus diubah secara radikal dan hal ini hanya dapat dilakukan bila mereka menolak kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. Karena itulah pergerakan nasional pada periode ini, umumnya berlandaskan pada asas perjuangan non kooperasi. Penyebab organisasi pergerakan bersikap radikal adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Revolusi Rusia 1917
Pada tahun 1917, golongan Sosial Demokrat Rusia mengadakan kudeta terhadap pemerintah dan berakhir dengan kemenangan pihak komunis dengan mendirikan Republik Rusia yang berhaluan komunis. Peristiwa ini membwa pengaruh terhadap bangsa-bangsa yang terjajah, terlebih setelah dikeluarkannya manifes Partai Komunis Rusia tahun 1919 bahwa bangsa yang terjajah hanya dapat dibebaskan dengan membebaskan kaum buruh di Eropa.

Manifes Partai Komunis Rusia mempengaruhi perkembangan PKI di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada kongres PKI tahun 1920 yang menghasilkan dua keputusan penting, sebagai berikut:

  1. Keputusan yang menyatakan dengan tegas, bahwa PKI di Indonesia menggabungkan diri pada Communistische Internationale (Comintern)
  2. Mengenai sikap ke dalam yakni mengenai turut atau tidaknya PKI dalam Volksraad. PKI mengambil keputusan dalam kongresnya bahwa PKI suka bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda dengan jalan mengirimkan anggotanya sebagai anggota-anggota dalam Volksraad.1)

Keputusan PKI untuk mengirimkan wakilnya ke dalam Volksraad bukan berarti partai tersebut bersikap moderat. Itu hanya merupakan taktik agar dapat melancarkan kritikannya secara terang-rerangan. Dan memang pada kenyataannya keinginan itu ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda.

Sikap radikal PKI makin jelas kelihatan dengan adanya keputusan kongres tersebut. Pada tahun 1922, pemimpin PKI, Tan Malaka, mengerahkan buruh pegadaian suatu aksi pemogokan. Dan pada tahun berikutnya, pemimpin PKI lainnya (Semaun) juga memimpin pemogokan buruh trem dan kereta api. Kesmuanya ini menunjukkan sikap radikal PKI terhdap pemerintah Hindia Belanda.

b. Kekecewaan terhadap Janji Nopember (November Belofte)
Pada tanggal 16 Nopember 1918, partai-partai yang mempunyai wakil di Volksraad membentuk Konsentrasi Radikal. Konsentrasi Radikal menuntut  diadakannya perubahan dalam ketatanegaraan, antara lain:

  1. Pembentukan Dewan Kerajaan yang terdiri dari wakil-wakil wilayah kerajaan (Nederland dan koloni-koloninya) dengan kedudukan dan hak yang sama;
  2. Mengubah Volksraad menjadi Parlemen dengan hak perundang-undangan dan budget; lain
  3. Mengubah Raad van Indie (Dewan India) menjadi Raad van Staat (semacam senat di Amerika Serikat);
  4. Kepala-kepala Departemen bertanggung jawab kepada Volksraad yang telah diubah menjadi parlemen; 
  5. Perluasan otonomi sampai ke desa-desa dan daerah luar Jawa.2)

Banyaknya tuntutan dari kaum pergerakan, khusunya Konsentrasi Radikal di Volksraad menyebabkan pemerintah Hindia Belanda merasa kerepotan. Terlebih lagi saat itu golongan sosialis di negeri Belanda yang dipimpin oleh Troelstra mengadakan kudeta. Gebernur Jenderal van Limburg Stirum khawatir kalau keadaan ini dijadikan kesempatan oleh kaum pergerakan untuk menumbangkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut, van Limburg Stirum pada tanggal 18 Nopember 1918 menyampaikan pesan kepada Volksraad antara lain mengatakan janji akan adanya keinginan pihak pemerintah untuk mengadakan perubahan ketatanegaraan yang berarti dan secepatnya.3) Janji ini kemudian dikenal dengan Janji Nopember (November Belofte).

Untuk membuktikan bahwa janji tersebut sungguh-sungguh, selanjutnya dibentuk panitia peninjauan kembali susunan kenegaraan Hindia Belanda. Hal ini oleh pihak Indonesia dianggap sebagai tanda kemauan baik pemerintah menghadapi tuntutan rakyat Indonesia.

Setelah keadaan di negeri Belanda dapat dikuasai kembali, bukannya janji tersebut berusaha direalisasikan, malah van Limburg Stirum mendapat kecaman dari pemerintah Belanda karena mengeluarkan janji tanpa persetujuan dari pemerintah pusat di Nederland. Hingga akhirnya janji tersebut tidak pernah terwujud seperti yang diharapkan oleh pihak Indonesia.

Kekecewaan terhadap Janji Nopember ini menyebabkan kaum pergerakan mengambil sikap radikal. Mereka sadar bahwa kemerdekaan tidak mungkin tercapai dengan menggantungkan harapan kepada Belanda.

c. Pengaruh Doktrin Wilson 
Perang Dunia (1914-1918) telah membawa pergeseran peta politik di hampir seluruh dunia, terutama setelah dikeluarkannya Doktrin Wilson (Wilson’s Fourteen Points). Salah satu pasal disebutkan tentang hak seluruh bangsa menentukan nasibnya sendiri (right of self determinatioan). Semboyan ini menggema di seluruh dunia terutama di tanah jajahan, sehingga menimbulkan harapan yang besar.4)

Didasari oleh pernyataan tersebut, organisasi pergerakan nasional Indonesia mulai menunjukkan sikap radikalnya terhadap pemerintah Hindia Belanda. Misalnya Indonesische Vereeniging sejak tahun 1922 mengemukakan asas perjuangannya, yaitu self-help (menolong diri sendiri) dan self-reliance (percaya pada diri sendiri).

… politik meminta-minta akan ditinggalkan dan sebagai politik terahadap pemerintah yang tidak mau mengindahkan ucapan Wilson akan dijalankan politik non-kooperasi atau tidak bekerjasama dengan pemerintah penjajah. Nasionalisme yang radikal harus dijadikan senjata yang tajam dan ampuh dalam perjuangan oleh bangsa-bangs yang terjajah dan semboyan “Hak menentukan nasib sendiri”, dijadikan dasar yang sah untuk tuntutan dengan ditopang oleh tekad yang bulat dan tenaga yang besar dan kuat dan tersusun baik.5)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Doktrin Wilson turut pula memengaruhi sehingga pergerakan nasional bersikap radikal terhadap pemerintah Hindia Belanda.

d. Perubahan pasal 111 RR (Regerings Reglement) 
Pasal 11 Regerings Reglement atau Peraturan Pemerintahan yang mulai diberlakukan di Hindia Belanda sejak tahun 1854 berisi tentang larangan mengadakan perkumpulan yang bersifat politik. Itulah sebabnya organisasi pergerakan yang muncul di awal abad ke-20 umumnua bersifat ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan agama. Walau demikian itu bukan berarti bahwa organisasi tersebut tidak berorientasi politis, setiap pergerakan yang programnya menuju kemajuan bangsanya tidaklah dapat dilepaskan dari cita-cita politik.

Pada tanggal 1 September 1919 pasal 111 RR dirubah dalam arti hak berserikat diakui penuh, termasuk mengenai perkumpulan politik meskipun hak tersebut dibatasi.6) Hal ini berdasarkan Keputusan Raja (Koninklijk Besluit) tertanggal 17 Desember 1919 yang dalam pasal 3 melarang perkumpulan-perkumpulan yang tujuan dirahasiakan dan yang oleh Gubernur Jenderal dinyatakan bertentangan dengan keamanan umum.

Perubahan ini memberi kesempatan bagi beridirinya organisasi politik, bagi organisasi pergerakan yang sudah ada merupakan peluang untuk memainkan peran politis secara nyata. Organisasi-organisasi pergerakan mulai melancarkan kritikan-kritikannya terhadap pemerintah Hindia Belanda secara terang-terangan. Radikalisme dalam organisasi pergerakan berkembang dan memainkan peran yang aktif selama dasawarsa 20-an.

e. Pergantian Gubernur Jenderal Hindia Belanda 
Pada tahun 1921, Gubernur Jenderal van Limburg Stirum berakhir masa jabatannya dan digantikan oleh D. Fock. Gubernur Jenderal D. Fock bersikap sangat reaksioner terhadap pergerakan nasional. Dia dilukiskan oleh kaum pergerakan sebagai seorang yang lebih banyak memperlamban tempo daripada mengubah haluan. Sifat konsenvatif D. Fock ini sangat mengherankan banyak pihak terutama kaum pergerakan, karena pada saat menjabat sebagai Menteri Urusan Jajahan (1905-1908), ia menunjukkan sikap yang etis terhadap pergerakan nasional. Kemungkinan sikap ini berkaitan dengan tugas yang diembannya, harus menanggulangi krisis ekonomi dengan cara penghematan anggaran tanah jajahan dan menaikkan pajak sebagai sumber keuangan negara, atau memang sengaja didatangkan untuk membendung kemajuan organisasi pergerakan.

Sikap D. Fock tersebut menimbulkan kekecewaan pada golongan terpelajar, karena harapannya D. Fock dakan memberi arah baru bagi pergerakan, tetapi kenyataannya malah ada kecurigaan terhadap organisasi pergerakan dan menentang perluasan kekuasaan pribumi. Cara pemerintahan D. Fock bukannya melunakkan aktivitas kaum pergerakan, justru sebaliknya kaum pergerakan semakin radikal.

f. Pemakaian kata “Indonesia” sebagai identitas bangsa
Kata “Indonesia” pertama kali digunakan oleh organisasi Indonesische Vereeniging, yakni pada saat rapat pergantian pengurus Indische Vereeniging dalam bulan April 1922. Rapat ini  menghasilkan keputusan penting, yaitu mengganti nama Indische Vereeniging menjadi Indonesische Vereeniging dan kelanjutannya mengganti nama Nederland-Indie dengan Indonesia.7)

Sebelumnya kata tersebut pernah dipakai oleh seorang ethnolog Inggris, Logan (1850) dalam tullisannya yang berjudul “The Ethnology of Indian Archipelago”. Demikian pula dalam buku van Vollenhoven dikenal kata-kata “Indonesier” dan afektif “Indonesisch”, tetapi kata Indonesia sebagai tanah air adalah ciptaan Indonesische Vereeniging.

Kata “Indonesia” selanjutnya diperkenalkan dan dimasyarakatkan, menggantikan kata “Indie” atau “Inlander” yang digunakan Belanda. Kata ini memperlihatkan identitas kebangsaan yang lebih tegas, semakin memperjelas adanya perbedaan antara bangsa Belanda sebagai penjajah dan Indonesia sebagai yang terjajah.

Dalam perkembangan selanjutnya, kaum pergerakan menambahkan kata “Indonesia” di belakang nama partai mereka untuk lebih mempertegas corak kenasionalan dan tujuan partai, seperti PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1924. PNI (Partai Nasional Indonesia) tahun 1927. Dan lain-lain. Akhirnya “Indonesia” sebagai identitas bangsa diterima secara menyeluruh oleh rakyat Indonesia setelah diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

g. Ikut sertanya kaum buruh dalam pergerakan nasional 
Pertumbuhan dan perkembangan perjuangan buruh di Indonesia berjalan sejajar dengan perkembangan pergerakan kebangsaan. Diawali dengan Serikat Buruh dari Perusahaan Kereta Api Negara pada tahun 1905. Menyusul organisasi-organisasi buruh selanjutnya, seperti VSTP (Vereeniging van Spoor en Trem Personeel) tahun 1908, PBP (Perhimpunan Bumi Putera Pabean) dan lain-lain.

Pada tahun 1914 aliran sosialisme yang revolusioner mulai tersebar di Indonesia. Aliran ini dipropagandakan oleh seorang Belanda bernama Sneevliet yang datang ke Hindia Belanda sebagai Sekretaris Kamar Dagang Semarang. Bersama dengan seorang Belanda lainnya, Adolf Baars, mereka mendirikan ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging) dan berusaha memperoleh pengikut di kalangan orang Indonesia, di antaranya Semaun dan Darsono yang merupakan anggota Sarekat Islam.

Dengan taktik infiltrasi, mereka berhasil mempengaruhi Sarekat Islam sehingga partai tersebut akhirnya terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang tetap mengutamakan keagamaan dan aliran sosialis yang revolusioner. Aliran sosialis inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya PKI (Perserikatan Komunis India) pada tahun 1920. Kekuatan utamanya terletak pada anggota-anggotanya yang berasal dari kalangan buruh, seperti buruh trem dan kereta api, buruh pegadaian, buruh perkebunan, dan lain-lain.

Keikutsertaan kaum buruh dalam pergerakan nasional sangat berarti. Kaum buruh senantiasa tampil sebagai ujung tombak dalam perjuangan pergerakan nasional, khususnya pada periode radikal. Mereka inilah yang diorganisir oleh PKI untuk menunjukkan sikap keradikalannya terhadap pemerintah, seperti pemogokan buruh pegadaian (1922) dan pemogokan buruh trem dan kereta api (1923).

Daftar Referensi:
1)  Muhammad Sidky Daeng Materu, S.H. 1985. Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia.      Jakarta: Gunung Agung, hal. 23 2)  Drs. G. Moedjanto, MA. 1992. Indonesia Abad ke-20 Jilid I. Yogyakarta: Kanisius, hal. 37 3)  Ibid., hal. 37

4)  M. Hutauruk, S.H. 1984. Gelora Nasionalisme Indonesia. Jakarta: Erlangga, hal. 15

5)  L.M. Sitorus. 1988. Sejarah Pergerakan dan Kemerdekaan Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat,      hal,. 40

6)  Drs. Susanto Tirtoprodjo, S.H. 1989. Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Jakarta:

     Pembangunan, hal. 70

7)  Mohammad Hatta. 1982. Memoir. Jakarta: Tintamas, hal. 126

Artikel Terkait dengan Sejarah
•  Lahirnya Demokrasi Terpimpin
•  Sejarah Singkat Perguruan Taman Siswa
•  Perkembangan Pers di Indonesia Hingga Terbentuknya Pers Nasional
•  Peranan Pers dalam Pergerakan Nasional Indonesia
•  Perjuangan Melalui Volksraad
•  Sifat dan Strategi Perjuangan Organisasi Pergerakan Nasional pada Periode Bertahan
•  Tindakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Organisasi Pergerakan Radikal
•  Serangan Jepang terhadap Pearl Harbour
•  Sikap Kaum Pergerakan Menghadapi Kedatangan Jepang
•  Periode Radikal Pergerakan Nasional Indonesia
•  Faktor Ekstern Timbulnya Pergerakan Nasional Indonesia
•  Politik Luar Negeri Jepang Setelah Kegagalan Ekspansinya ke Cina
•  Ekspansi Jepang Ke Cina
•  Latar Belakang Imperialisme Jepang
•  Metodologi Penelitian Sejarah
•  Sejarah Terbentuknya Angkatan Perang Republik Indonesia
•  Wayang Kulit Sebagai Media Penyebaran Islam
•  Pengaruh Pan Islamisme Terhadap Pergerakan Nasional Indonesia
•  Biografi Singkat Tan Malaka
•  November Belofte (1918)