Tuan Guru
Menghidupkan Kembali Sosok Tuan Guru Yang Ditiru dan Digugu

Pengaruh Gagalnya November Belofte Terhadap Perhimpunan Indonesia | Tuan Guru

Home » Sejarah » Pengaruh Gagalnya November Belofte Terhadap Perhimpunan Indonesia

Untuk menunjukkan bahwa November Belofte (Janji Nopember) adalah sungguh-sungguh, maka pada bulan Desember 1918 Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirrum membentuk Harzienings Commisie. Komisi ini selesai menjalankan tugasnya pda tahun 1920 dengan mengusulkan kepada pemerintah di Nederland agar diadakan perubahan struktur kenegaraan di Hindia-Belanda.

Usul Komisi tersebut:

  1. Pemberian otonomi yang luas kepada India-Belanda dan bagian-bagiannya; dengan demikian,
  2. Segala urusan intern India-Belanda harus dilepaskan oleh Nederland; dengan demikian,
  3. Makin banyak orang pribumi yang bisa dimasukkan ke dalam perputaran roda pemeritahan atau pengurusan negara. Untuk itu;
  4. Maka badan-badan perwakilan rakyat di tingkat daerah harus diperluas dan badan perwakilan rakyat tingkat pusat diberi kekuasaan perundang-undangan.1)

Sementara itu, keadaan di Nederland dapat dikuasai kembali dengan baik oleh pemerintah. Setelah membentuk Harzienings Commisie, Gubernur Jenderal van Limburg Stirrum dipanggil kembali ke Nederland dan beliau digantikan oleh Gubernur Jenderal Fock yang secara tegas menentang perubahan semacam itu bagi Hindia Belanda.

Selain itu organisasi politik Ekonomi Bond yang beranggotakan kaum kapitalis menang dalam pemilihan di parlemen Belanda. Mereka menolak adanya perubahan kenegaraan bagi Hindia Belanda karena perubahan tersebut akan merugikan mereka. Sehingga timbullah alasan bagi mereka bahwa penduduk pribumi belum cukup masak untuk memiliki pemerintahan dan parlemen sendiri.2)

Sekedar sebagai penghibur hati bagi Hindia Belanda, Parlemen memberlakukan Undang-Undang Dasar 1922. Undang-Undang Dasar tersebut secara samar-samar menjelaskan bahwa urusan dalam negeri akan diserahkan sebanyak-banyaknya kepada badan-badan yang ada di Hindia Belanda dan pengaruh golongan bumiputera pada badan tersebut akan diusahakan sebesar-besarnya.

Dengan demikian UUD 1922, tidak banyak artinya bagi perubahan struktur kenegaraan yang diharapkan oleh Hindia Belanda karena Gubernur Jenderal tetap terikat pada instruksi pemerintah Belanda di Den Haag.3) Berkali-kali diusulkan oleh Hindia Belanda supaya Volksraad dirubah menjadi suatu parlemen yang sempurna, tetapi pemerintah Belanda tidak menghiraukannya. Karena menurut anggapannya, Hindia Belanda belum matang untuk hal tersebut.

Gagalnya November Belofte, mempengaruhi perkembangan organisasi pergerakan nasional Indonesia pada umumnya, khususnya Perhimpunan Indonesia (PI) di Nederland. Pada PI, pengaruh itu terlihat dari perubahan dan perkembangan, seperti asas pergerakan, identitas pergerakan, tujuan pergerakan dan propaganda PI.

1.  Asas Pergerakan
Praktek demokrasi yang dirasakan oleh para mahasiswa Indonesia di Nederland, bertentangan dengan pelaksanaan November Belofte yang ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang lebih demokratis. Berkenaan dengan itu, timbullah keyakinan bahwa pemerintah Nederlanda tidak akan rela memutuskan sendiri ikatannya dengan Hindia Belanda karena segala upaya Belanda untuk Hindia Belanda selalu dilatari dengan pertimbangan keuntungan. Oleh karena itu perjuangan ke arah tersebut harus diusahakan sendiri oleh putera pribumi.

Sehubungan dengan hal tesebut, asas perjuangan Perhimpunan Indonesia yang dinyatakan oleh Majalah Hindia Putera pada tahun 1923, bahwa:

“Mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia semata-mata, bahwa hal yang demikian itu hanya akan dicapai oleh orang Indonesia sendiri, bukan dengan pertolongan siapapun juga bahwa segala jenis perpecahan tenaga haruslah dihindarkan, supaya tujuan itu lekas tercapai.”4)

Jadi asas-asas perjuangn PI adalah mengandalkan kekuatan sendiri sehingga pemerintahan yang demokrasi dapat dirasakan penduduk pribumi di Hindia Belanda. Dan secara tersirat pula, keinginan akan kemerdekaan terlah tergambar dalam asas tersebut. Asal PI ini dikenal dengan asas Nationale Demokratie dan Non Cooperatie. 5)

Asas tersebut telah dianut oleh Perhimpunan Indonesia sejak tahun 1922, seiring dengan pergangtian nama organisasinya dari Indische Vereeniging menjadi Indonesiche Vereeniging, yang selanjutnya diIndonesiakan menjadi Perhimpunan Indonesia tahun 1925.

2.  Identitas Pergerakan
Bahasa Melayu yang pada perkembangannya menjadi Bahasa Indonesia, sebenarnya telah lama dipakai sebagai bahasa perantara di bumi Nusantara jauh sebelum datangnya orang-orang Belanda. Bahasa ini sering dipakai oleh kaum pergerakan Hindia Belanda di samping bahasa setempat. Namun istilah Indonesia sebagai artian politik tidak pernah digunakan.

Pada tahun 1850, kata “Indonesia” pernah digunakan oleh seorang etnolog Inggris bernama J.R. Logan sebagai istilah geografis. Dan seorang etnolog Jerman bernama A. Bastian juga menggunakan kata Indonesia dalam artian etnologis pada tahun 1884. Salah satu sebab tidak populernya kata Indonesia dan bahkan tidak digunakan dalam organisasi pergerakan karena adanya politik pendidikan Belanda yang dilaksanakan pada permulaan abad ke-20. Perhimpunan Indonesialah yang mulai menggunakan istilah ini pada tahun 1922 secara politik.6) Pemakaian kata Indonesia menampakkan identitas sebagai organisasi pergerakan untuk Indonesia.

Identias PI itu sangat dipengaruhi oleh adanya kekaburan yang terjadi antara pihak Bekanda dan bumiputera yang punya kepentingan yang bertentangan. Kegagalan November Belofte telah membuktikan bahwa tidak ada kerjasama antara pemerintah Hindia Belanda dengan bumiputera. Oleh karena itu, identitas pergerakan harus ditegaskan agar tidak melemahkan semangat perjuangan rakyat.

3.  Tujuan Pergerakan
Alasan pemerintah Belanda untuk belum atau tidak merealisasikan Janji Nopember dapat disimak dalam kamus politik Belanda yang menyatakan “Indonesia belum masak untuk memerintah sendiri.”7) Oleh Perhimpunan Indonesia, hal ini dirasakan sebagai suatu penghinaan, dan kemerdekaanlah yang dapat mengembalikan harga diri tersebut.
Oleh karena itu dalam asas pergerakan PI tahun 1922 telah tergambar tujuan yang ingin dicapai, yakni kemerdekaan. Tetapi secara tegas tujuan PI terdapat dalam deklarasi atau manifesto politiknya yang dikeluarkan tahun 1923, yakni Indonesia Merdeka. Pada tahun 1925, ideologi atau asas PI menempatkan kemerdekaan Indonesia sebagai tujuan politik yang utama.

4.  Propaganda Perjuangan
Propaganda perjuangan PI ditujukan pada Indonesia khususnya dan dunia internasional pada umumnya. Propaganda ke tanah air disebarkan lewat majalah Indonesia Merdeka, juga dengan memasuki perkumpulan pelajar (studie club).8)
Kelompok studi Indonesia didirikan di Surabaya pada tanggal 11 Juli 1924 dan pada tanggal 29 Nopember 1925 didirikan kelompok Studi Umum di Bandung yang kemudian menjelma menjadi organisasi Persatuan Bangsa Indonesia dan organisasi Perhimpunan Nasional Indonesia.9)

Anggota PI yang datang ke tanah air terus menggabungkan diri pada sudie club tersebut. Kemudian mereka memperkenalkan ide perjuangannya. Hal ini merupakan langkah untuk mempropagandakan ide perjuangannya ke tanah air.

Pada tanggal 10-15 Pebruari 1927, Liga Anti Kolonialisme dan Imperialisme mengadakan kongres dunia yang pertama di Brussel. Indonesia diwakili oleh Perhimpunan Indonesia yang keikutsertaannya merupakan bagian dari propaganda ke dunia internasional untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Kongres tersebut menghasilkan resolusi yang sangat penting, yakni salah satunya berbunyi: Kongres Liga Anti Kolonial bersimpati dengan gerakan kemerdekaan Indonesia dan bersedia mendukungnya.10)

Dengan demikian, Indische Vereeniging yang didirikan pada tahun 1908 sebagai organisasi sosial budaya menjadi organisasi politik yang radikal akibat pengaruh gagalnya November Belofte.

Daftar Referensi:
1)   Drs. G. Moedjanto, MA, 1988. Indonesia Abad ke-20, Jilid I. Yogyakarta: Kanisius, hal. 38
2)   Sartono Kartodirdjo, 1990. Sejarah Pergerakan Nasional, Jilid 2. Jakarta: Gramedia, hal. 48
3)   M. Hutauruk S.H. 1984. Gelora Nasionalisme Indonesia. Jakarta: Erlangga, hal. 11
4)   A.K. Pringgodigdo, SE. 1986. Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat,       hal. 50

5)   R.Z. Leiressa. 1985. Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950. Jakarta: Akademika Press,

      hal, 57 6)   Ibid., hal. 65

7)   Prof. Dr. Slamet Muljaya. 1986. Kesadaran Nasional. Jakarta: Inti Idayu Press, hal. 45

8)   G. Moedjanto, Op.cit., hal. 47-48

9)   John Ingleson. 1988. Jalan ke Pengasingan. Jakarta: LP3ES, hal. 20-21

10) Mohammad Sidky Daeng Materu, S.H. 1985. Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa 
      Indonesia. Jakarta: Gunung Agung, hal. 28.