Tuan Guru
Menghidupkan Kembali Sosok Tuan Guru Yang Ditiru dan Digugu

November Belofte (1918) | Tuan Guru

Pada tanggal 18 Nopember 1918, Gubernur Jenderal Graef van Limburg Stirrum berpidato di depan Volksraad atau Dewan Rakyat yang menjanjikan perubahan besar dalam lapangan pemerintahan Hindia Belanda. Janji ini kemudian terkenal dengan istilah Janji Nopember (November Belofte).1)

Dalam pidatonya itu, dijelaskan bahwa pemerintah Belanda menjanjikan untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada India Putera (pribumi) untuk mengurus kepentingannya di Hindia Belanda.

Mengenai status Volksraad, Gubernur Jenderal van Limburg Stirrum mengatakan:
“Dewan Rakyat ini berhak menyalurkan suara hati nurani rakyat dan di samping itu mungkin kelak pusat titik berat politik akan dipindahkan dari Negeri Belanda ke Indonesia …. bahwa status tanah jajahan yang dieksploitasi akan diganti dengan status sebagai bagian dari Kerajaan Belanda yang diberi otonomi dengan pemerintahan yang demokratis.”2)

November Belofte pada dasarnya mengarah pada pemerintahan yang demokratis bagi Hindia Belanda dengan lebih banyak mengikutsertakan pribumi dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan kepentingannya.

Selama Perang Dunia I (1914-1918), negeri Belanda berhasil untuk tetap netral, meskipun kadang-kadang dengan susah payah. Akan tetapi situasi perang tersebut berpengaruh juga terhadap perkembangan politik di negeri Belanda.

M.C. Ricklefs menjelaskan bahwa pada bulan Nopember 1918, gairah politik masa Perang Dunia I mencapai puncaknya ketika tampak bahwa revolusi sosial demokrat di Jerman seolah-olah meluap ke negeri Belanda.3) Hal mana seperti terjadinya pergolakan politik di negeri Belanda di mana golongan Sosialis Demokrat Belanda di bawah pimpinan Troelstra mencoba melakukan coup terhadap Pemerintah Belanda.

Sementara itu, di Hindia Belanda pada tanggal 16 Nopember 1918 terbentuk Radicale Concentratie di dalam Volksraad yang menghendaki diadakannya perubahan, khsusunya mengenai status Volksraad. Perubahan tersebut meliputi:

a.  Pembentukan Dewan Kerajaan yang terdiri dari wakil-wakil wilayah kerajaan (Nederland dan      koloni-koloninya) dengan kedudukan dan hak yang sama; b.  Mengubah Volksraad menjadi Parlemen dengan hak perundang-undangan dan hak budget; c.  Mengubah Raad van Indie (Dewan India) menjadi Raad van Staat (semacam Senat di      Amerika Serikat); d.  Kepala-kepala Departemen bertanggung jawab kepada Volksraad yang telah diubah      menjadi parlemen;

e.  Perluasan otonomi sampai ke desa-desa dan daerah luar Jawa.4)

Jadi tuntutan tersebut menginginkan agar HIndia Belanda sama derajatnya dengan negeri Belanda di mana wakil Hindia Belanda bisa duduk di parlemen Belanda dan pemerintah Hindia Belanda bertanggung jawab kepada Volksraad.

Agar keadaaan di Hindia Belanda tetap tenang atau tidak mempergunakan kesempatan atas kejadian di negeri Belanda untuk menjatuhkan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda, maka pada tanggal 18 Nopember 1918, van Limburg Stirrum dengan tidak sepengetahuan atau sezin Pemerintah di Nederland, menjanjikan suatu perubahan dalam struktur kenegaraan Hindia Belanda.

Daftar Referensi:
1)  Drs. G. Moedjanto, MA, 1988. Indonesia Abad ke-20, Jilid I. Yogyakarta: Kanisius, hal. 37
2)  Sartono Kartodirdjo, 1990. Sejarah Pergerakan Nasional, Jilid 2. Jakarta: Gramedia, hal. 45
3)  M.C. Ricklefs, 1991. Sejarah Indonesia Modern. Terjemahan oleh Drs. Dharmono      Hardjowidjono. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal. 263

4)  Drs. G. Moedjanto, MA. Loc.cit.