Tuan Guru
Menghidupkan Kembali Sosok Tuan Guru Yang Ditiru dan Digugu

Dapodik Pengawas Sekolah Meresahkan Sekolah Kecil | Tuan Guru

Minggu ini para pengawas sekolah sibuk mendatangi sekolah binaan mereka. Tidak seperti biasanya, kali ini mereka mendatangi operator sekolah. Operator mau dinilai kinerjanya? Oh, ternyata tidak. Pengawas menyerahkan data dapodik mereka untuk diinput ke dapodik sekolah. Ada 11 pengawas dari latar belakang kepengawasan yang berbeda sesuai dengan jumlah mata pelajaran. Cukup berat juga kerja sang operator. Data dapodik guru saja diklaim pusat banyak bermasalah dan terancam tidak menerima tunjangan sertifikasi, ditambah pula dapodik pengawas. Para pengawas pun kerepotan dikejar deadline harus segera memasukkan data ke seluruh sekolah binaan. Artinya, mereka harus mendatangi seluruh sekolah binaan yang letaknya berjauhan satu sama lain.

Berbeda dengan dapodik guru, dapodik pengawas relatif lebih mudah mendapatkan verifikasi layak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Persyaratannya, tiap pengawas membina 40 guru mata pelajaran atau minimal membina 7 sekolah bagi pengawas SMP dan 10 sekolah bagi pengawas SD untuk memperoleh setara 24 jam. Dengan demikian persoalan pemenuhan jumlah jam wajib tidak akan bermasalah sebagaimana yang dialami banyak guru.

Pertanyaan muncul ketika ada 2 pengawas mata pelajaran yang sama memasukkan data dapodiknya di satu sekolah. Lho, kan guru tidak diperbolehkan lagi melaksanakan tim teaching, apa pengawas boleh? Setelah dikonfirmasi, Korwas (Koordinator Pengawas) mengatakan masukkan saja dua-duanya. Dengan pertimbangan bahwa di sekolah bersangkutan ada 4 guru mata pelajaran yang sama, maka masing-masing membina 2 guru. Yah, daripada ribet, diinput saja, demikian pikir operator. Moga server pusat cukup canggih untuk membacanya.

Pada sekolah-sekolah baru atau sekolah kecil (ditinjau dari jumlah siswa) terjadi masalah serius. Contoh kasus dialami salah satu SMP yang terbilang masih baru. Jumlah peserta didik 58 orang, tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 21 orang, kebanyakan berstatus GTT dan PTT. Ketika data 10 pengawas selesai diinput dan akan dikirim ke server pusat, terjadi masalah. Hasil validasi menunjukkan satu kasus error dengan keterangan, “terdapat kesalahan data, jumlah ptk 31 orang lebih besar dari jumlah peserta didik 58 orang”. Akibatnya data tidak dapat terikirim ke server pusat. Akhirnya kepala sekolah mengambil kebijakan menghapus data 1 GTT, masih bermasalah. Setelah 2 data GTT dihapus, barulah bisa terkirim.

Kasus di atas meresahkan pihak sekolah. Mengapa pengawas terhitung sebagai PTK di sekolah tersebut, dan turut menjadi pembagi rasio jumlah PTK dan peserta didik? Bagaimana nasib 2 GTT mereka yang selama ini aktif melaksanakan tugas? Karena masalah ini adalah masalah kebijakan, kita berharap pihak Kemdikbud dapat secara bijak menyikapi persoalan ini sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Perlu pemutakhiran server dapodik, atau pengawas sekolah perlu dapodik tersendiri tidak numpang di dapodik sekolah. Moga segera ada solusi yang tepat.

——- Tuan Guru ——-

Artikel Terkait
  Haruskah Siswa Lulus 100% dalam UN?
  Sulitnya Guru Punya Rumah Idaman
  Banyak Guru Menderita Penyakit Amnesia
  Guru Harus Menjadi Sutradara yang Baik
  Pilih Tunjangan Sertifikasi atau Sehat?
  Merubah Paradigma Anak tentang Makna Belajar
  Sandy, Korban Praktek Mafia Pendidikan
  Evaluasi Bukan untuk Menghakimi Siswa
  Masih Perlukah Diadakan Rapat Kenaikan Kelas?
  Tanggapan Guru tentang Uji Kompetensi Guru (UKG)