Tuan Guru
Menghidupkan Kembali Sosok Tuan Guru Yang Ditiru dan Digugu

Akibat Praktek Kolonialisme Daendels dan Raffles | Tuan Guru

Maksud Daendels mengupayakan perubahan-perubahan terhadap tanah jajahan adalah untuk memperkuat kekuasaannya sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda dan mendukung tugas utama yang diembannya, yakni mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Namun demikian, kebijakannya menimbulkan reaksi dari kalangan Belanda terutama dari kalangan pribumi. Pelaksanaan kerja paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat serta banyaknya korban jiwa. Di samping itu, raja-raja kehilangan kekuasaan karena dijadikan sebagai raja bawahan atau raja vasal oleh Daendels, di mana tugas raja bawahan itu adalah memperlancar pemungutan pajak dan sewa tanah penduduk pribumi. Rendahnya gaji pegawai yang menimbulkan korupsi, diperbaiki dengan ancaman hukuman berat kepada mereka yang menyalahgunakan keuangan negara atau kekuasaan jabatan.1)

Tindakan Daendels dengan segala akibat yang ditimbulkannya menyebabkan kebencian rakyat. Timbullah perlawanan rakyat di berbagai daerah, seperti di Banten, Cirebon, Surakarta, dan Yogyakarta.

Di kalangan bangsa Belanda sendiri ketidaksenangan terhadap Daendels disampaikan pada raja Louis Napoleon, antara lain tentang cara Daendels memperkaya diri dan sikapnya yang tidak bijaksana terhadap raja-raja pribumi. Dengan banyaknya laporan yang sampai ke kerajaan pusat, maka Daendels dipanggil pulang dan digantikan oleh Jansens (1811).

Secara historis diakui bahwa Daendels, di samping menimbulkan penderitaan rakyat, juga meninggalkan jasa-jasa, antara lain berusaha menyehatkan kota Batavia, membangun kota baru yang disebut Weltevreden (Jatinegara sekarang), membangun istana, membangun jalan raya dari Anyar sampai Panarukan sepanjang ±1.000 km yang sampai sekarang masih dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia, serta mengadakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang kehakiman yang menjamin terciptanya keadilan.2)

Pada masa pemerintahan Raffles (1811-1816) berusaha menegakkan paham liberal dengan berbagai program pembaharuannya. Raffles tidak dapat mewujudkan program sepenuhnya karena meletakkan jabatan tahun 1916 sebagai penolakannya terhadap Konvensi London yang menetapkan pengembalian Indonesia ke tangan Belanda.

Kebijakan Raffles juga menimbulkan reaksi raja-raja pribumi. Di Yogyakarta timbul perlawanan Sultan Hamengkubuwono III (Sultan Sepuh), tetapi berkat politik adu domba Inggris, akhirnya Sultan Hamengkubuwono III dapat dikalahkan dan diasingkan ke Pulau Pinang, kemudian ke Ambon. Demikian pula perlawanan di Banten, Surakarta dan Palembang juga dapat dipatahkan oleh Inggris.3)

Sistem sewa tanah yang diperkenalkan oleh Raffles membawa perubahan besar. Unsur-unsur paksaan diganti dengan unsur kebebasan, sukarela dan hubungan perjanjian atau kontrak. Dan dalam bidang sosial budaya, adat isitiadat yang telah berjalan secara turun temurun menjadi semakin longgar karena pengaruh budaya barat. Demikian pula dalam bidang ekonomi, sistem ekonomi barang diganti dengan ekonomi uang. Namun dalam pemerintahannya yang singkat, Raffles banyak menemui kesulitan, di antaranya masalah keuangan negara dan terbatasnya jumlah pegawai yang cakap. Selain itu, pengukuran tanah penduduk secara tepat belum ada karena tanah masih didasarkan pada warisan adat setempat. Akhirnya pungutan sewa tanah terpaksa dilakukan secara kelompok desa, bukan secara perorangan.4)

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa upaya Raffles melakukan pembaharuan mengalami kegagalan disebabkan adanya berbagai kesulitan, baik kesulitan sarana dan prasarana penunjang, maupun karena adat istiadat yang masih feodalistis yang menyulitkan terciptanya kesamaan pandangan terhadap suatu kebijakan. Masa pemerintahannya yang singkat juga menjadi faktor penyebab banyaknya program pembaharuan yang tidak sempat terselesaikan.

Daftar Referensi:
1)  Soeroto. 1963. Indonesia di Tengah-tengah Dunia dari Abad ke Abad Jilid II. Jakarta:      Jambatan, hal. 47

2)  Muhammad Abduh, et.al. 1985. Sejarah Indonesia Madya. FPIPS IKIP Ujungpandang, hal.

     80-81

3)  M.C. Ricklefs. 1989. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

     hal. 174-175

4)  Nugroho Notosusanto dan Yusmar Basri. 1981. Sejarah Nasional Indonesia. Depdikbud, hal.

     176-177 Artikel Terkait dengan Sejarah
•  Pengertian Humanisme
•  Awal Perkembangan Islam di Cina
•  Peranan Pemuda dalam Sejarah Perjuangan Bangsa
•  Pengaruh Sumpah Pemuda terhadap Pergerakan Nasional Indonesia
•  Proses Terbentuknya PPKI
•  Proses Rasionalisasi dan Reorganisasi Angkatan Perang RI
•  Imperialisme Kuno dan Imperialisme Modern
•  Als ik eens Nederlander was (Andaikata Aku Seorang Belanda)
•  Peranan KTN dalam Penyelesaian Sengketa Indonesia Belanda
•  Latar Belakang Persetujuan Linggarjati
•  Lahirnya Demokrasi Terpimpin
•  Perkembangan Pers di Indonesia Hingga Terbentuknya Pers Nasional
•  Perjuangan Melalui Volksraad
•  Tindakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Organisasi Pergerakan Radikal
•  Sikap Kaum Pergerakan Menghadapi Kedatangan Jepang